Puan Minta Wacana Beli LPG 3 KG Wajib Pakai KTP Dikaji Menyeluruh
DELAPANTOTO – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai wacana pembelian LPG tabung 3 kilogram (subsidi) menggunakan KTP/NIK perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan. Tujuannya, agar kebijakan tepat sasaran namun tetap menjaga kemudahan akses bagi masyarakat kecil yang bergantung pada elpiji melon untuk kebutuhan harian.
Kenapa Perlu Kajian Komprehensif
- Ketepatan sasaran subsidi. Mekanisme berbasis NIK diharapkan membatasi penerima pada rumah tangga miskin/rentan, pelaku UMK mikro, dan sektor prioritas lainnya.
- Risiko eksklusi. Ada potensi warga yang berhak tetapi terkendala administrasi (KTP rusak, NIK belum sinkron, pendatang, atau tinggal di wilayah 3T) terhambat membeli.
- Beban pelaksana lapangan. Agen/pangkalan dan ritel membutuhkan infrastruktur pemindaian NIK, pelatihan, dan alur pelayanan yang tidak memperlambat transaksi.
Hal yang Perlu Dipastikan Pemerintah
- Basis Data Tunggal & Sinkron
Data penerima (DTKS/daftar miskin, pelaku UMK mikro, nelayan/petani kecil, dsb.) harus sinkron dan diperbarui berkala agar tidak banyak terjadi salah sasaran. - Privasi & Keamanan Data
Penggunaan KTP/NIK wajib disertai standar perlindungan data pribadi yang jelas—siapa mengakses, untuk apa, berapa lama disimpan, dan bagaimana auditnya. - Skema Layanan Tanpa Hambatan (no wrong door)
Bagi warga yang berhak namun terkendala verifikasi, sediakan mekanisme keberatan/sanggah cepat (mis. formulir digital/surel & layanan di kelurahan), diselesaikan maksimal beberapa hari. - Fleksibilitas di Daerah Terpencil
Terapkan mode offline untuk daerah blank spot: pencatatan manual/QR sementara yang nantinya disinkronkan saat jaringan tersedia, agar pasokan tidak terputus. - Uji Coba Bertahap & Evaluasi Terbuka
Lakukan pilot project di beberapa kabupaten/kota dengan karakter berbeda (urban padat, peri-urban, 3T), lalu publikasikan hasilnya: waktu layanan, tingkat akurasi sasaran, kepuasan warga, dan temuan penyalahgunaan. - Kapasitas Agen & Pangkalan
Siapkan perangkat simpel (mis. pemindai KTP/QR NIK lewat aplikasi) dan insentif biaya layanan agar pelaksana di lapangan tidak terbebani biaya tambahan. - Kejelasan Kuota & Sektor Penerima
Tetapkan kuota rumah tangga per bulan serta kriteria pelaku usaha mikro (warung, pedagang gorengan, penjahit, dsb.) yang tetap berhak, agar usaha kecil tidak terguncang.
Komunikasi Publik & Sosialisasi
Kunci penerimaan kebijakan adalah sosialisasi yang jelas dan konsisten: hak & kewajiban warga, cara membeli, jalur pengaduan, hingga sanksi bagi penyalahgunaan. Pemda, RT/RW, dan asosiasi agen elpiji perlu dilibatkan sejak awal.
Indikator Keberhasilan
- Penurunan signifikan kebocoran subsidi (konsumsi non-sasaran).
- Waktu layanan di pangkalan tetap singkat.
- Keluhan warga berkurang dari waktu ke waktu.
- Tidak ada gangguan pasokan di wilayah rentan.
Penutup
Dorongan agar pembelian LPG 3 kg pakai KTP dikaji menyeluruh sejalan dengan tujuan menyehatkan subsidi tanpa menambah beban warga kecil. Dengan uji coba bertahap, perlindungan data yang kuat, dan layanan yang inklusif, kebijakan ini berpotensi meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga dan pelaku usaha mikro.
Sumber: prediksitogel.my.id